By Vesca 
Dalam upayanya untuk terus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk memberikan pelayanan publik prima, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya menyelenggarakan Workshop Layanan Publik tahun 2025. Workshop tersebut diikuti oleh 32 pegawai dari berbagai unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik, seperti Humas, Keprotokoleran, dan Persuratan; Tata Laksana Kelembagaan, Kepegawaian, Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, Penjaminan Mutu Pendidikan, Sistem Informasi Pengembangan dan Kemitraan; Perencanaan dan Penganggaran, Barang Milik Negara; dan Kerumahtanggaan. Workshop diselenggarakan selama dua hari, yaitu Senin s.d. Selasa (14-15/07/25) bertempat di Ruang Kresna, Kantor Pusat BBPPMPV Seni dan Budaya.
Menurut Janu Riyanto, S.Sos., M.Sn., kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
“Selain meningkatkan kompetensi petugas, tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan publik; membentuk citra positif lembaga; mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga; meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan, dan tidak kalah pentingnya yaitu untuk mendukung upaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025,” lanjut Janu.
Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya, Masrukhan Budiyanto, S.H., M.M., dalam sambutannya mengungkapkan, “Saya berharap saat kegiatan ini berakhir, kita sudah memiliki pemahaman yang sama tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Saya juga berharap segera setelahnya, penyelenggaraan layanan publik kita akan semakin berkualitas, terintegrasi, transparan, akuntabel, cepat, dan juga mudah.”
Pada kegiatan hari pertama, dihadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kemendikdasmen, Putri Julianti Mufida, S.E., secara daring melalui Zoom. Putri menjelaskan pentingnya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pelaksanaan Forum pelaksanaan SKM dan FKP tidak hanya membantu dalam meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggara layanan publik. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kedua mekanisme ini menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat” ungkapnya.
Pada hari kedua kegiatan, Ahmad Mudlofir, S.Pd., M.T., narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah membagikan praktik baik Unit Pelayanan Publik di instansinya. BBPMP Jateng memperoleh beberapa apresiasi terkait pelayanan publik, yaitu Penghargaan “Pelayanan Prima” Bintang 5 Tahun 2021 dan Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan Tahun 2023.
“Kami memiliki 5 jenis layanan, yang semuanya telah memiliki Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014. SP ini tepat guna karena disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), serta kami reviu secara berkala. SP kami publikasikan di berbagai media. Ada yang di media sosial, laman instansi, dan juga di ruang publik dalam lingkungan instansi,” terang Ahmad.
Terkait SDM pada pelayanan publik, Ahmad menjelaskan bahwa semua pelaksana layanan di BBPMP Prov. Jateng telah memenuhi standar kompetensi dan syarat sesuai kebutuhan jenis layanan. “Pelaksana layanan kami mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan, dan telah mengikuti magang di ULT Kemendikdasmen. Pelaksana layanan responsif dan sigap, siap melayani 24 jam 7 hari, dan berpegang teguh pada kode etik pelayanan. Kami juga memberikan penghargaan setiap bulannya kepada pegawai berprestasi dan Dinas Pendidikan yang memberikan pelayanan terbaik. Kami juga menerapkan budaya 5S, yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun,” jelasnya lebih lanjut.
Selain terkait kompetensi pelaksana layanan publik, Ahmad juga membagikan praktik baik BBPMP Prov. Jawa Tengah terkait sarana dan prasarana, sistem informasi yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik, pelayanan konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan.
Mengakhiri sesi berbagi praktik baik yang ia sampaikan, Ahmad berpesan, “Pelayanan prima bukan hanya target operasional – tetapi komitmen lembaga untuk menunjukkan profesionalisme, menghargai masyarakat, dan membangun citra positif secara konsisten.”
Sebelum kegiatan ditutup secara resmi, dilakukan penyematan jas kepada petugas pemberi layanan sebagai simbol memperkuat identitas dan komitmen petugas pemberi layanan dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. (Nan)
Arepa