By Vesca 
Forum Komunikasi Publik (FKP) BBPPMPV Seni dan Budaya Tahun 2026 menjadi ruang dialog bersama antara lembaga dan para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat kualitas layanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin (25/05/2026) di Ruang Gatot Kaca, BBPPMPV Seni dan Budaya, dengan menghadirkan perwakilan akademisi, Dinas Pendidikan dan Balai Dikmen, Kepala SMK, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), hingga unsur media massa dengan total 22 peserta.
Melalui forum tersebut, BBPPMPV Seni dan Budaya mengajak para peserta untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan Standar Pelayanan (SP) yang dimiliki lembaga. Saat ini, BBPPMPV Seni dan Budaya memiliki tiga Standar Pelayanan utama, yaitu SP Diklat Berbasis Kerja Sama, SP Penyewaan Fasilitas, dan SP Data dan Informasi. Penanggung Jawab Tata Laksana, Dr. Dra. Gusyanti, M.Pd. menyampaikan bahwa FKP merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam melibatkan masyarakat untuk memonitor sekaligus mengembangkan pelayanan publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan yang profesional dan komprehensif.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BBPPMPV Seni dan Budaya, Dr. Wanto, S.T., M.Eng., menjelaskan bahwa forum ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah pembahasan rancangan kebijakan pelayanan publik. “Tujuan utama kegiatan ini adalah mendapatkan masukan, saran, dan kritik dari para pemangku kepentingan agar standar pelayanan kami semakin transparan, akuntabel, dan responsif,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 BBPPMPV Seni dan Budaya telah meraih sejumlah capaian, di antaranya predikat Menuju WBBM, Pelayanan Prima, dan lembaga Informatif. Menurutnya, capaian tersebut harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, peserta memberikan berbagai masukan konstruktif terkait pengembangan standar pelayanan. Pada SP Diklat Berbasis Kerja Sama, peserta menyoroti pentingnya penyusunan prosedur yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pembelajaran. Layanan pelatihan dinilai perlu memuat inovasi pembelajaran berbasis teknologi seperti augmented reality (AR), immersive learning, serta pembelajaran mandiri berbasis digital. Selain itu, informasi mengenai modul pelatihan, paket pelatihan, hingga jenis layanan yang tersedia juga dinilai perlu dipaparkan lebih detail dalam standar pelayanan. Peserta juga memberikan masukan terkait kejelasan alur layanan, sistem penomoran, batas waktu pelayanan, hingga kepastian waktu penerbitan sertifikat pelatihan.
Pada SP Penyewaan Fasilitas, peserta menilai perlunya pemisahan yang lebih jelas antara persyaratan administratif dan teknis. Selain itu, disarankan pula penambahan ketentuan terkait larangan penggunaan fasilitas untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, politik praktis, maupun radikalisme. Mekanisme pengaduan layanan, alur verifikasi peminjaman fasilitas, hingga informasi akses wifi dan fasilitas penunjang lainnya juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Masukan lain juga menyoroti pentingnya peningkatan keterbukaan informasi publik, termasuk penjelasan mengenai jenis data yang dapat diakses masyarakat serta penguatan sistem layanan data dan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.
Dari unsur media dan pemangku kepentingan lainnya, muncul pula dorongan agar BBPPMPV Seni dan Budaya lebih aktif memperkenalkan fasilitas dan layanan yang dimiliki kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Studio-studio kreatif yang dimiliki balai dinilai memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan kreativitas publik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, BBPPMPV Seni dan Budaya menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan penyempurnaan standar pelayanan, baik dari sisi substansi layanan, mekanisme, maupun keterbacaan informasi bagi masyarakat. Lembaga juga akan memperkuat publikasi layanan melalui media sosial dan berbagai kegiatan publik agar keberadaan fasilitas dan layanan balai semakin dikenal luas.
Selain membahas pelayanan publik, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kompetensi yang selama ini dijalankan BBPPMPV Seni dan Budaya. Beberapa peserta menyampaikan perlunya penguatan sinkronisasi materi pelatihan, optimalisasi fasilitas pendukung pembelajaran, hingga peningkatan kualitas layanan digital yang digunakan dalam kegiatan pelatihan Upskilling dan Reskilling agar materi yang disampaikan selaras dan berkelanjutan antar pengajar yang terlibat. (Nan)
Arepa